Tim Penulis:
Mohammad Farid S.T., M.T., P.hD., Abdul Kadir Alhamid S.T., M.T., Ph.D., Dr. Rusmawan Suwarman SSi., M.T., , Prof., Ir., M. Syahril B. K., PhD.
Kegiatan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui aksi BANTARAN (Bangun Aksi Tangguh Risiko Banjir) digelar pada 25–27 April 2026 di Negeri Hative Kecil dan Desa Galala, Kota Ambon. Program ini merupakan bagian dari skema Pengabdian Masyarakat Bottom-Up ITB 2026, yang dirancang sebagai respons langsung terhadap tantangan kebencanaan yang dihadapi oleh wilayah setempat, khususnya terkait risiko banjir yang terus berulang.
Kegiatan ini menyoroti tingginya risiko banjir di kawasan tersebut, yang ditunjukkan melalui temuan lapangan berupa jejak genangan yang masih terlihat jelas pada rumah-rumah warga. Tinggi muka air pada kejadian banjir ekstrem tercatat mencapai sekitar 2 meter di dalam rumah, dan lebih dari 3 meter relatif terhadap dasar sungai. Kondisi ini mencerminkan tingkat kerentanan yang tinggi, terutama bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai.
Ketua tim, Mohammad Farid, S.T., M.T., Ph.D., dosen Kelompok Keahlian Teknik Sumber Daya Air ITB, menyampaikan bahwa kondisi tersebut memperkuat urgensi pengembangan sistem peringatan dini banjir (Flood Early Warning System/FEWS). Menurutnya, sistem ini menjadi komponen penting dalam memberikan waktu evakuasi yang memadai bagi masyarakat sebelum banjir mencapai tingkat yang membahayakan.
“Aksi BANTARAN merupakan upaya integrasi antara sistem dan pengelolaan risiko yang telah ada dengan teknologi yang dikembangkan oleh ITB, dengan tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan survei lapangan dan penelusuran sejarah kejadian banjir bersama masyarakat setempat. Dari hasil identifikasi pada empat lokasi potensial, tim menemukan bahwa pengembangan sistem peringatan dini banjir di kawasan ini memerlukan perhatian lebih terhadap kondisi sungai dan sosial dari hulu hingga hilir.
Di kawasan hilir permukiman Negeri Hative Kecil, risiko banjir tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan di wilayah setempat, tetapi juga oleh kontribusi limpasan dari daerah hulu serta kondisi pasang surut laut. Kombinasi faktor ini menyebabkan peningkatan tinggi muka air yang signifikan dan memperparah genangan di kawasan permukiman padat.
Sementara itu, pada segmen sungai yang telah memiliki inisiatif pemantauan berbasis komunitas, ditemukan adanya potensi penguatan sistem yang sudah berjalan. Keberadaan alat ukur tinggi muka air (peilschaal) dan kamera pemantau yang terhubung dengan command center menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kapasitas awal dalam membangun sistem kesiapsiagaan. Namun demikian, tantangan berupa sedimentasi sungai yang kembali terjadi berpotensi menurunkan kapasitas aliran dan meningkatkan risiko banjir.
Pada lokasi lain, termasuk area jejak banjir di sekitar Jembatan Satu Rupiah, tim mengidentifikasi potensi titik pemantauan yang strategis. Namun, lokasi ini juga memiliki tantangan teknis yang cukup signifikan, seperti tingginya kecepatan aliran pada tikungan sungai serta kebutuhan pembxdangunan struktur tambahan untuk pemasangan alat, mengingat tidak tersedianya infrastruktur eksisting yang dapat dimanfaatkan.
Adapun di bagian hulu, pada kawasan Pos Duga Air Way Ruhu yang dikelola oleh pemerintah, terdapat peluang integrasi dengan infrastruktur pemantauan yang telah ada. Meskipun demikian, sistem pengukuran otomatis yang tersedia saat ini diketahui belum beroperasi secara optimal, sehingga diperlukan upaya revitalisasi dan integrasi data untuk mendukung sistem monitoring yang lebih komprehensif.
Secara umum, hasil survei ini menunjukkan bahwa setiap lokasi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, baik dari aspek teknis, hidrologis, maupun sosial. Oleh karena itu, pengembangan sistem peringatan dini banjir tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mengadopsi pendekatan berbasis sistem yang menghubungkan dinamika aliran dari hulu hingga hilir serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Selain itu, Desa Galala yang berlokasi di sebelah Negeri Hative Kecil, menjadi salah satu lokasi pengabdian juga diketahui memiliki karakteristik banjir yang unik. Meskipun banjir terjadi hampir setiap tahun, genangan di wilayah ini cenderung cepat surut. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika hidrologi yang berbeda dibandingkan wilayah lain, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang lebih spesifik dan berbasis data lokal.
Puncak kegiatan dilaksanakan pada 27 April melalui sosialisasi program di Negeri Hative Kecil yang dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari akademisi, komunitas, perangkat RT/RW, hingga masyarakat umum. Kegiatan ini juga diterima oleh Sekretaris Negeri Hative Kecil, Bapak Tosi, dan berlangsung dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat.
Dalam sosialisasi tersebut, tim ITB memaparkan rencana peningkatan ketangguhan banjir melalui pembangunan infrastruktur, integrasi sistem peringatan dini, pemetaan spasial ancaman banjir, serta penguatan kapasitas masyarakat lokal yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pengetahuan lokal dan kajian akademik dalam merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Masyarakat menyambut positif program tersebut dan menyampaikan sejumlah harapan, antara lain pentingnya kolaborasi multisektoral, keterbukaan akses data bagi publik, serta integrasi antara analisis banjir sederhana yang telah dilakukan secara mandiri dengan kajian akademik yang lebih komprehensif. Selain itu, masyarakat juga menekankan pentingnya dukungan dalam menjembatani komunikasi dengan pemerintah guna meningkatkan kesadaran kolektif terhadap risiko banjir.
Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor, tim juga melakukan audiensi dengan Bodewin Wattimena, selaku Wali Kota Ambon. Dalam diskusi tersebut, disampaikan bahwa permasalahan banjir di Kota Ambon memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sedimentasi sungai, curah hujan yang tinggi, pengaruh pasang surut air laut, serta limbah domestik.
Pemerintah Kota Ambon saat ini tengah mengkaji berbagai alternatif penanganan, termasuk kemungkinan pembangunan sistem polder dan pengerukan sungai. Namun demikian, rencana tersebut masih dalam tahap usulan dan memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait kelayakan teknis, koordinasi dengan pemerintah pusat, serta ketersediaan anggaran.
Dalam konteks tersebut, pengembangan sistem peringatan dini banjir dipandang sebagai langkah awal yang strategis dalam menurunkan risiko bencana. Meskipun belum sepenuhnya menghilangkan potensi banjir, keberadaan FEWS dapat secara signifikan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, terutama dalam hal keselamatan masyarakat dan pengurangan kerugian.
Melalui kegiatan ini, aksi BANTARAN diharapkan dapat menjadi fondasi awal dalam membangun sistem penanggulangan banjir yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan. Sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa upaya mitigasi yang dilakukan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga dapat diterima dan dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang.
