Kegiatan Pengabdian Masyarakat Skema Top Down 2026 Tahap II dengan tema besar “Respons dan Pemulihan Bencana Sumatera” yang berfokus pada Penyusunan Rencana Aksi Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah ini diketuai oleh Saut Aritua Hasiholan Sagala, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat dari Kelompok Keahlian (KK) Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Institut Teknologi Bandung (ITB). Pelaksanaan program yang berlangsung pada Juni–Juli 2026 ini dijalankan secara kolaboratif bersama sejumlah mitra strategis, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, S.H., M.H. , akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU), organisasi profesi Ikatan Ahli Perencanaan Sumatera Utara (IAP Sumut), lembaga swadaya masyarakat Habitat for Humanity Indonesia, serta jajaran pemerintah desa dan kelompok masyarakat terdampak yang didampingi oleh Kepala Desa Sigiring-giring Harapan Bohas Sitompul.
Di Desa Sigiring-giring, Kabupaten Tapanuli Tengah, jejak bencana masih terasa nyata dalam keseharian warga. Rumah-rumah yang rusak, mata pencaharian yang terganggu, serta beban psikososial pascabencana menyisakan satu pertanyaan mendasar bagi masyarakat setempat: bagaimana caranya bangkit, bukan sekadar bertahan? Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak utama bagi tim ITB dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Program ini dirancang dengan kesadaran bahwa dokumen pemulihan tidak boleh berhenti sebagai sekadar catatan administratif atau laporan akademis, melainkan harus benar-benar menjadi kompas panduan yang menuntun langkah pemulihan konkret dan terukur di lapangan.
Pemulihan pascabencana tidak dapat dirancang hanya dari balik meja kerja. Kebutuhan masyarakat terdampak bersifat sangat kontekstual dan berbeda dari satu lokasi ke lokasi lain, sehingga tidak cukup hanya mengandalkan data sekunder. Oleh karena itu, tim pengabdian yang dipimpin oleh Saut Aritua Hasiholan Sagala, S.T., M.Sc., Ph.D. memilih untuk terjun langsung ke lapangan. Melalui pendekatan partisipatif, tim menggelar wawancara mendalam (in-depth interview), diskusi kelompok terarah (FGD), serta observasi lapangan langsung. Pendekatan ini memotret kondisi sosial-ekonomi riil warga sekaligus menampung aspirasi mereka, memastikan bahwa warga tidak ditempatkan sebagai sekadar objek penerima bantuan, melainkan sebagai subjek aktif yang merumuskan arah pemulihannya sendiri.
Proses pemulihan ini dibangun di atas landasan kolaborasi multipihak yang solid dengan pembagian peran yang saling melengkapi:
Guna memastikan hasil kajian akademik ini selaras dengan arah pembangunan daerah dan dapat diimplementasikan, tim pengabdian mengadakan audiensi resmi dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah. Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk mendiskusikan tantangan riil di lapangan, arah kebijakan pemerintah daerah, serta peluang pengintegrasian rekomendasi rencana aksi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penganggaran APBD. Langkah ini krusial agar hasil pengabdian masyarakat memiliki jalur eksekusi kebijakan publik yang jelas dan mengikat.
Seluruh temuan dari lapangan diproses dan dimatangkan melalui Focus Group Discussion (FGD) Co-Creation. Dalam forum ini, masyarakat, pejabat pemerintah daerah, NGO, dan akademisi duduk bersama secara setara. Format co-creation dipilih agar perumusan strategi bukan berupa konsultasi satu arah, melainkan ruang kerja bersama di mana setiap pihak memiliki hak yang sama untuk mengidentifikasi prioritas kebutuhan, merumuskan strategi pemberdayaan sosial-ekonomi, serta menyusun program kegiatan yang realistis untuk dieksekusi.
Rangkaian proses panjang ini menghasilkan dokumen resmi Rencana Aksi Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pascabencana. Kepala Desa Sigiring-giring, mewakili suara warga, menyampaikan harapan mendalam agar dokumen rencana aksi ini tidak berhenti sebagai arsip di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata yang memperbaiki taraf hidup masyarakat. Kekhawatiran ini mencerminkan fenomena umum di berbagai daerah bencana, di mana kajian sering berhenti pada tahap perencanaan tanpa menyentuh tahap implementasi langsung.
Meskipun program ini dinamakan Skema Top Down yang merujuk pada struktur pendanaan dan inisiasi lembaga ITB, metode kerja yang diterapkan di lapangan sepenuhnya bersifat bottom-up dan partisipatif. Pembelajaran penting dari Tapanuli Tengah ini membuktikan bahwa program pemerintah maupun kampus yang berinisiasi top-down tetap dapat dijalankan secara inklusif jika ada komitmen untuk mendengarkan suara akar rumput sejak awal.
Ke depan, hasil Pengabdian Masyarakat Skema Top Down 2026 Tahap II ini diharapkan menjadi acuan nyata dalam merancang program pemulihan yang berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Tengah, memperkuat ketangguhan daerah (disaster resilience), serta menjadi model rujukan bagi daerah lain di Pulau Sumatera dan Indonesia dalam menghadapi tantangan pascabencana.
