Penulis:
Prof. Ridwan Sutriadi, S.T., M.T., Ph.D.
KK Perencanaan dan Perancangan Kota
SAPPK ITB
Nurrohman Wijaya, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.
KK Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan
SAPPK ITB
Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan global mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Para ekonom dunia mulai menempatkan lensa permasalahan lingkungan sebagai perhatian baru melebihi teori perkembangan keberlanjutan ekonomi. Pendekatan baru ini secara khusus, memandang berbagai lingkungan hidup yang berdampingan dalam ‘pembangunan berkelanjutan’, setara antara lingkungan alam, lingkungan artefak, dan lingkungan sosial. Istilah klasik pembangunan berkelanjutan dipopulerkan dalam Our Common Future, laporan ‘Brundtland’ yang diterbitkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987. Secara klasik, pembangunan berkelanjutan bermakna pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam kata lain, konsep ini tidak hanya menitikberatkan kebutuhan dalam generasi tetapi lintas generasi.
Dari kebutuhan kolektif tersebut, kesepakatan internasional telah melahirkan sebuah capaian bersama sejak tahun 1992 di Rio de Janeiro (Brasil) melalui Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan diserukan lebih lantang sebagai konvergensi antara tiga pilar, pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Hal ini merubah pandangan global bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada domain pertumbuhan ekonomi murni. Menindaklanjuti konferensi tersebut, lahirlah komitmen global Millenium Development Goals (MDGs) yang saat ini telah di lanjutkan dengan komitmen Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen menjadi pergerakan kolektif negara anggota melampaui inkrementalisme menuju perubahan sistemik yang nyata. SDGs lahir sebagai panduan pembangunan hingga tahun 2030 dengan memperhatikan 17 tujuan yang melintasi batas-batas sektoral, mulai dari penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pemberdayaan perempuan, hingga perlindungan ekosistem laut dan daratan. Kesepakatan ini menandai babak baru pembangunan global, yakni pendekatan yang lebih menyeluruh, lebih manusiawi, dan lebih menuntut pemerataan daripada sebelumnya.
Indonesia sebagai negara anggota memikul tanggung jawab yang tidak ringan dalam mewujudkan agenda besar ini. Target SDGs menuntut ‘no one left behind’ yang menempatkan slogan ini menjadi lebih berat di kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, heterogenitas kultur, serta disparitas kemampuan antarwilayah. Sudah jelas diketahui bahwa SDGs menuntut pemerataan, yang mana dalam konteks negara kepulauan, pemerataan tidak hanya berarti pembangunan yang seragam tetapi lebih berarti kepada pembangunan yang adaptif terhadap konteks lokal. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia tidak cukup dinilai dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan inklusif di penjuru negeri. Justru ukuran yang paling objektif dapat terlihat dari sejauh mana wilayah terluar dan terpencil dapat merasakan kualitas hidup yang sama seperti kawasan maju.
Sebuah paradoks pembangunan di Indonesia yang menghadapi tantangan ganda, dimana penting memacu pertumbuhan sekaligus memastikan tidak ada daerah yang tertinggal. Di titik ini, SDGs menjadi semacam cermin yang memantulkan kondisi pembangunan nasional secara utuh. Ketika indikator pendidikan membaik di kota besar tetapi akses kesehatan dasar tertatih di pulau perbatasan, maka refleksi kebijakan harus segera dilakukan. Ketika angka kemiskinan turun di wilayah industri tetapi tetap tinggi di daerah kepulauan, maka SDGs hadir sebagai pengingat bahwa pekerjaan belum selesai. Dengan kata lain, SDGs tidak hanya memandu arah pembangunan, tetapi juga mengingatkan bahwa keadilan spasial adalah bagian fundamental dalam perjalanan pembangunan Indonesia.
Dari kerangka besar tersebut, perhatian kemudian mengerucut pada salah satu wilayah yang menjadi simbol paling tegas dari kehadiran negara: Kabupaten Natuna. Terletak di utara Kepulauan Riau dan menghadap langsung pada perairan internasional, Natuna tidak hanya memegang fungsi geopolitik, tetapi juga fungsi sosial yang menjadi representasi apakah negara berhasil membawa kesejahteraan hingga ke garis terluar. Natuna dapat dipandang sebagai tolak ukur keadilan pembangunan.
Narasi Natuna sebagai wajah pemerataan pembangunan sejatinya sangat mudah untuk ditangkap melalui karakteristik wilayahnya. Wilayah ini memikul dua wajah yang saling bertolak namun saling melengkapi. Di satu sisi, Natuna menyimpan kekayaan ekologis dan ekonomi yang luar biasa. Lautnya kaya, ikannya melimpah, energi alam tersedia, pariwisata baharinya eksotis, dan posisinya strategis untuk jalur pelayaran global. Namun di sisi lain, Natuna juga menghadapi persoalan infrastruktur, konektivitas digital yang belum sepenuhnya merata, serta biaya logistik yang tinggi akibat karakter kepulauan. Kondisi-kondisi ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga faktor sosial yang sangat terkait dengan SDGs akses kesehatan, pendidikan, air bersih, bahkan ketahanan pangan lokal. Dengan demikian, Natuna merupakan contoh nyata dari bagaimana penerapan kebijakan pembangunan negara dalam mencapai SDGs terhambat oleh keterbatasan ruang.
Di sinilah letak relevansi penting untuk membaca capaian SDGs Natuna secara faktual dan sistematis. Monitoring bukan sekadar pekerjaan teknis, tetapi usaha memahami bagaimana tujuan global diterjemahkan dalam dinamika lokal. Sejauh mana pendidikan telah merata? Bagaimana kondisi pelayanan kesehatan? Apakah pemanfaatan sumber daya laut telah memberikan nilai tambah signifikan? Bagaimana kondisi air bersih dan sanitasi? Dan seberapa kuat literasi digital masyarakat dalam menghadapi ekonomi masa depan? Semua pertanyaan ini hanya dapat dijawab melalui penyelidikan langsung, terstruktur, dan berbasis data lapangan. Atas dasar pemikiran itu, program pengabdian masyarakat kami dilaksanakan sebagai upaya membaca keadaan Natuna melalui sudut pandang SDGs secara objektif, mendalam, dan kontekstual. Narasi besar pembangunan global menyempit menuju kebutuhan konkret daerah, dan Natuna menjadi ruang yang tepat untuk mewakili bagaimana Indonesia mampu mencapai pemerataan pembangunan.
Inisiasi kegiatan, kesiapan pemerintah daerah dalam mengevaluasi capaian SDGs
Kabupaten Natuna telah ditargetkan sebagai wilayah pengabdian masyarakat sebagaimana keberadaannya sangat penting bagi capaian SDGs Indonesia. Dalam mewujudkan hal itu, langkah nyata yang telah kami lakukan dimulai dengan mengadakan diskusi hangat bersama pemangku-pemangku kepentingan Kabupaten Natuna. Diskusi ini (FGD), menunjukkan bahwa kesiapan Natuna dalam mendukung pencapaian SDGs nasional berada pada level yang berlapis. Sebagian data di dalam indikator SDGs terdokumentasi dengan baik, tetapi beberapa data-data lain belum tercatat dengan seutuhnya. Penyebab dari tingkat kesiapan Kabupaten Natuna dalam hal ini terjadi oleh beberapa alasan, diantaranya berkaitan dengan permasalahan klasik, yakni efisiensi anggaran. Selain itu, alasan kurangnya kelengkapan dokumentasi data juga disebabkan oleh variasi kematangan organisasi perangkat daerah. Salah satu lembaga dalam pemerintah daerah yang krusial, yakni badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) baru dibentuk pada tahun 2022.
Dinamika kesiapan pemerintah daerah dalam mencapai target SDGs juga ditemukan dalam kerumitan prosedur administrasi antarhirarki. Hal ini dinyatakan dalam wujud ketersediaan data yang tersebar dan terkadang tumpang tindih antara kabupaten dengan pemerintah provinsi. Kondisi ini secara tidak langsung menceritakan bagaimana perjuangan Indonesia dalam memantau capaian SDGs tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan angka, melainkan juga membaca ulang alur birokrasi pendataan.
Masih berkenaan dengan segala tantangan dalam ketersediaan data, jalan lain dalam menempuh perwujudan evaluasi capaian SDGs dapat dilaksanakan dengan melakukan pengolahan data lain sebagai alternatif. Beberapa data yang secara tidak langsung bersinggungan dengan indikator, seperti indeks ketahanan daerah dapat dihitung ulang untuk mendekati kebutuhan monitoring. Kondisi ini menemukan sebuah gagasan yang menarik, bahwa ketiadaan data tertentu bukan berarti sebuah hambatan yang menghentikan, tetapi menjadi dasar untuk membangun formulasi pendekatan baru pada sistem monitoring SDGs yang lebih adaptif.
Menilik kondisi aktual Natuna dalam mencapai SDGs
Status Natuna sebagai etalase terluar Indonesia menuntut pemahaman karakteristik wilayah yang lebih jeli. Hal ini krusial untuk memastikan mekanisme pemantauan SDGs tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar adaptif dan optimal. Fakta di lapangan mengkaji dan mempelajari dua desa sampel yang ada di Natuna, yakni Desa Sepempang dan Desa Limau Manis. Hasil memperlihatkan bahwa kedua desa berdiri sebagai dua karakter ruang yang cukup berbeda dalam konteks kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Ini dapat berimplikasi terhadap target capaian yang tidak akan identik pada desa-desa yang ada di Natuna.
Sepempang merupakan desa dengan skala penduduk yang lebih besar, struktur sosial yang lebih padat, serta kebutuhan pelayanan publik yang secara alamiah akan lebih tinggi. Kondisi dan keadaan ini dapat memicu isu kesehatan dan pendidikan menjadi tantangan yang paling menonjol dalam pencapaian SDGs. Dalam konteks indikator SDGs yang lain, yakni berkenaan dengan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, dominasi penduduk usia produktif di Sepempang dapat menjadi pisau bermata dua. Hal ini tidak lain disebabkan oleh potensi tenaga kerja yang tersedia dapat menjadi keunggulan sekaligus tantangan apabila tidak mendapatkan akses yang baik terhadap pasar dan keterbukaan ekonomi.
Di sisi lain, Desa Limau Manis menunjukkan karakteristik yang lebih sederhana, yakni wilayah yang lebih kecil dan populasi yang lebih sedikit. Karakteristik yang terkesan lebih kompak ini tentunya memberikan kemudahan dalam tata kelola pemerintah desa. Meskipun begitu, karakter wilayah yang tidak begitu besar ini juga memberikan konsekuensi berupa pengembangan ekonomi dan optimalisasi ketenagakerjaan yang mungkin tidak seagresif desa-desa lain dengan skala sosial yang besar. Dengan begitu, pendekatan pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk lebih berfokus pada peningkatan kapasitas dan diversifikasi ekonomi yang lebih baik.
Pendalaman dan pembelajaran dari Natuna memberikan kami sebuah pelajaran, bahwa capaian SDGs tidak hanya tentang mencapai target, tetapi juga memastikan bagaimana setiap ruang mendapatkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Dari dua desa yang bersebelahan, yakni Limau Manis dan Sepempang bisa menyimpan dua cerita pembangunan yang berbeda arah. Oleh karena itu, target dalam mencapai SDGs tidak sekedar mengejar angka statistik, tetapi berbicara mengenai bagaimana pembangunan secara optimal dan berkelanjutan harus dilakukan dengan memperhatikan konteks-konteks yang relevan dengan setiap karakteristik daerah.
Akhir kata
Tujuan akhir dari kegiatan pengabdian ini tidak hanya berhenti pada laporan statistik. Kami ingin memastikan bahwa capaian SDGs Natuna dapat diterjemahkan menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan ke depan. Hasil monitoring menjadi rujukan bagi peningkatan kualitas layanan publik, penguatan ekonomi berbasis maritim, serta percepatan transformasi digital sebagai pilar utama pemerataan akses di wilayah kepulauan. Jika hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antar indikator, maka rekomendasi kebijakan akan diarahkan pada penguatan sektor yang tertinggal, baik melalui intervensi infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, maupun pembukaan akses pasar melalui teknologi. Dengan demikian, pengabdian ini menjadi ruang kontribusi akademik yang nyata, menghubungkan SDGs yang bersifat global dengan kebutuhan lokal masyarakat Natuna.
Pada akhirnya, Natuna memberikan pelajaran penting bagi kita semua bahwa capaian SDGs bukan sekadar angka, tetapi wajah manusia. Monitoring yang kami lakukan bukan hanya menilai indikator, tetapi membaca kehidupan masyarakat, mempertanyakan bagaimana mereka mengakses pendidikan, bagaimana mereka mendapatkan layanan kesehatan, bagaimana ekonomi lokal bertumbuh, dan bagaimana teknologi membuka peluang baru. Natuna menjadi bukti bahwa pembangunan tidak boleh berhenti di pulau besar saja. Ketika pulau terluar bergerak maju, maka Indonesia sedang berjalan menuju keadilan pembangunan yang sesungguhnya.
Daftar Pustaka
Camagni, R., Capello, R., & Nijkamp, P. (1998). Towards sustainable city policy: an economy-environment technology nexus. Ecological Economics, 24(1), 103–118. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(97)00037-1
Drexhage, J., & Murphy, D. (2010). Sustainable development: From Brundtland to Rio 2012: Background paper for the High-Level Panel on Global Sustainability. International Institute for Sustainable Development (IISD).
