Penulis:
Ar. Ir. Dewi Larasati, S.T., M.T., Ph.D.
Dr. Robby Soetanto
Bandung dan Tantangan Ketahanan Kota
Bandung tumbuh sebagai kota yang padat, dinamis, dan terus bergerak. Di balik aktivitas perkotaan yang semakin intens, kota ini juga menghadapi tantangan lingkungan yang tidak sederhana, seperti berkurangnya ruang terbuka hijau, meningkatnya limpasan air hujan, risiko banjir, tekanan terhadap kualitas air, pemanasan kawasan perkotaan, hingga kebutuhan ruang public yang nyaman dan inklusif. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa kota tidak cukup hanya dibangun melalui infrastruktur abu-abu, tetapi juga memerlukan pendekatan yang memadukan unsur alam, air, ruang hijau, dan kolaborasi sosial.
Gagasan itulah yang menjadi dasar penyelenggaraan Workshop Penyusunan Peta Jalan Infrastruktur Biru-Hijau atau Blue-Green Infrastructure (BGI) dalam Meningkatkan Resiliensi Kota Bandung. Kegiatan ini diselenggarakan pada Rabu, 29 April 2026, di Lantai 2 Labtek IX-B Arsitektur ITB, sebagai bagian dari penelitian kolaboratif antara Institut Teknologi Bandung dan Loughborough University, United Kingdom.
Mengenal Infrastruktur Biru-Hijau
Dalam paparannya, Dr. Robby Soetanto menjelaskan bahwa BGI merupakan jaringan ruang hijau dan fitur air, baik alami maupun buatan, yang dirancang untuk memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi kawasan perkotaan. Dalam bentuk yang sederhana, BGI dapat hadir sebagai taman kota, hutan kota, jalur hijau, ruang public vegetatif, tepi sungai, danau, embung, kolam retensi, wetland, sumur resapan, hingga sistem pengelolaan air hujan berbasis alam.
Pendekatan ini penting karena kota membutuhkan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat. BGI dapat membantu mengurangi risiko banjir, meningkattkan kualitas air dan udara, menurunkan suhu kawasan, menyediakan ruang interaksi sosial, memperkuat biodiversitas, serta menghadirkan ruang public yang lebih sehat dan nyaman. Dengan demikian, BGI bukan sekadar agenda penghijauan, melainkan bagian dari strategi ketahanan kota.
Kolaborasi Lintas Sektor
Melalui forum ini, SAPPK ITB, melalui Kelompok Keahlian Teknologi Bangunan (KKTB), bekerja sama dengan Loughborough University dalam mendorong penyusunan peta jalan implementasi Blue-Green Infrastructure (BGI) di Kota Bandung. Kolaborasi ini melibatkan Ar. Ir. Dewi Larasati, S.T., M.T., Ph.D. dari KKTB Arsitektur SAPPK ITB dan Dr. Robby Soetanto dari Loughborough University sebagai mitra peneliti. Kegiatan ini juga didukung oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI), serta didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui program Equity DPMK.
Workshop ini dirancang sebagai forum lintas sektor berbasis pendekatan pentahelix. Peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur, antara lain akademisi dari SAPPK ITB dan Loughborough University, asosiasi profesi seperti IAI dan IALI, serta perwakilan pemerintah daerah, termasuk Sekretariat Daerah Kota Bandung, Bapperida Kota Bandung, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, serta unsur komunitas dan jejaring lingkungan. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi penting mengingat implementasi BGI memerlukan kolaborasi lintas institusi dan tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja.
Dari Diskusi Menuju Aksi Kolektif
Pada sesi diskusi, peserta menekankan bahwa penerapan BGI memerlukan collective action atau tindakan kolektif. Kolaborasi lintas sektor tidak cukup berhenti pada forum formal, tetapi perlu dibangun sebagai proses yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran penting dalam regulasi, perencanaan, dan koordinasi. Akademisi berperan dalam penelitian, pemetaan, dan pengembangan pengetahuan. Asosiasi profesi dapat menjadi penghubung antara gagasan teknis, advokasi, dan praktik. Sementara itu, masyarakat, komunitas, pengembang, dan sektor bisnis berperan langsung dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan ruang-ruang biru-hijau di tingkat kawasan.
Salah satu isu yang mengemuka adalah perlunya memperjelas prinsip implementasi BGI. Peserta menilai bahwa pengembangan dan pembiayaan sebaiknya tidak digabung dalam satu kategori karena memiliki karakter yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, sumber daya untuk mendorong BGI tidak hanya berbentuk pembiayaan finansial, tetapi juga mencakup pengetahuan, inovasi, jejaring kelembagaan, modal sosial, partisipasi masyarakat, dan dukungan komunitas. Karena itu, peserta mengusulkan penambahan prinsip ilmu pengetahuan dan inovasi, pemisahan prinsip pengembangan, serta pembagian pembiayaan menjadi pembiayaan finansial dan bentuk capital lainnya.
Diskusi juga menyoroti pentingnya data dan pendekatan berbasis bukti. Bandung telah memiliki berbagai inisiatif yang dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti kolam retensi, taman wetland, ruang terbuka hijau, serta sumur resapan. Salah satu contoh yang dibahas adalah pembangunan 32 sumur resapan oleh Direktorat Pengembangan ITB. Contoh tersebut menunjukkan bahwa praktik BGI telah mulai berjalan, meskipun masih perlu diperluas, disinergikan, dan diintegrasikan ke dalam perancangan kota yang lebih sistematis.
Merumuskan Peta Jalan BGI Kota Bandung
Dalam perumusan peta jalan, hasil diskusi kelompok menunjukkan beberapa arah penting. Pertama, pengembangan BGI perlu membaca karakter kawasan. Pendekatan berbasis Sub Wilayah Kota (SWK) dapat digunakan untuk menentukan prioritas restorasi kawasan, penguatan ekosistem, serta integrasi BGI pada kawasan pengembangan dan kawasan permukiman. Tahapan awal dapat dimulai melalui rembuk bersama, identifikasi kondisi eksisting, pemetaan kebutuhan, dan penentuan prioritas penannganan.
Kedua, peta jalan perlu diperkuat melalui tata kelola, regulasi, dan mekanisme evaluasi. Beberapa kelompok menekankan pentingnya penyusunan baseline, penetapan prioritas, sosialiasasi, revitalisasi kawasan, kemitraan, serta monitoring dan evaluasi berkala. Penyusunan RKPD juga dipandang dapat menjadi acuan bersama agar program BGI tidak berjalan secara terpisah, tetapi masuk ke dalam sikulas perencanaan pembangunan daerah.
Ketiga, implementasi BGI perlu melibatkan masyarakat sejak awal. Jalur informal seperti forum warga, pengumpulan aspirasi, edukasi, penlitian berbasis komunitas, dan inovasi lokal dapat memperkuat keberterimaan program. Isu banjir dan kekeringan menjadi dua persoalan utama yang dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya BGI di tingkat kawasan.
Keempat, BGI tidak hanya dapat hadir pada ruang publik, tetapi juga pada ruang privat dan permukiman. Peserta mengusulkan berbagai pendekatan, seperti urban farming, rooftop garden, biopori, pengelolaan limpasan air hujan di tingkat rumah tangga, pengolahan sampah menjadi pupuk, serta pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagai bagian dari koridor hijau. Dengan cara ini, BGI dapat berkembang dari inisiatif individu menuju skala komunitas dan kota.
Kelima, model bisnis dan pembiayaan berkelanjutan perlu dirancang secara kontekstual. Dalam pembahasan model bisnis, peserta mengambil beberapa studi kasus, yaitu SWK Gedebage, Lebak Siliwangi, dan Taman Lansia. Ketiga konteks ini menunjukkan bahwa kawasan pengembangan baru, kawasan hijau eksisting, dan ruang public kota memiliki aktor, tantangan, peluang, dan skema pengelolaan yang berbeda. Karena itu, peta jalan BGI perlu cukup fleksibel untuk membaca karakter kawasan, namun tetap memiliki prinsip, target, dan mekanisme evaluasi yang jelas.
Menopang Masa Depan Bandung
Dari workshop ini, tampak bahwa BGI bukan hanya urusan menambah ruang hijau atau mempercantik kota. BGI adalah cara untuk menata ulang hubungan kota dengan air, tanah, vegetasi, ruang publik, dan warga. Ia membutuhkan ilmu pengetahuan, kebijakan, desain, pembiayaan, partisipasi, dan tata kelola yang berjalan bersama. Jika dirancang secara kolaboratif, infrastruktur biru-hijau dapat menjadi salah satu pintu masuk penting untuk membangun Bandung yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan.
Melalui kerja sama antara SAPPK ITB, Loughborough University, pemerintah daerah, asosiasi profesi, komunitas, da instansi teknis, penyusunan peta jalan BGI diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat resiliensi Kota Bandung. Hasil workshop ini menjadi bahan penting bagi pengembangan kebijakan, program, dan kolaborasi lintas sektor, agar ruang biru-hijau tidak hanya hadir sebagai potongan ruang kota, tetapi sebagai infrastruktur kehidupan yang menopang masa depan Bandung.
Dari Prinsip ke Roadmap BGI
Infrastruktur biru-hijau atau Blue-Green Infrastructure (BGI) sering dipahami melalui wujud fisiknya, seperti taman, danau, embung, kolam retensi, jalur hijau, tepi sungai, sumur resapan, atau ruang public vegetatif. Namun, hasil Workshop Penyusunan Peta Jalan Infrastruktur Biru-Hijau dalam Meningkatkan Resiliensi Kota Bandung menunjukkan bahwa BGI tidak cukup dibaca sebagai kumpulan objek ruang. BGI perlu dipahami sebagai sistem yang menghubungkan ruang, air, vegetasi, masyarakat, kebijakan, pembiayaan, dan tata kelola.
Dalam diskusi, peserta menemkankan bawa prinsip pengembangan BGI perlu dibedakan dari prinsip pembiayaan. Pengembangan berkaitan dengan arah, desain, pemetaan, regulasi, dan priortias kawasan. Sementara itu, pembiayaan tidak hanya berarti anggaran, tetapi juga bentuk modal lain seperti kapasitas kelembagaan, jejaring komunitas, pengetahuan, inovasi, partisipasi, dan kepedulian sosial. Pandangan ini penting karena implementasi BGI di Indonesia sering kali bergerak melalui kombinasi antara program pemerintah, inisiatif komunitas, dukungan akademik, dan kontribusi sektor swasta.
Peta jalan yang dirumuskan dalam workshop menunjukkan bahwa impelentasi BGI perlu dimulai dari pemetaan kondisi eksisiting dan penentuan prioritas. Tanpa basis data yang jelas, program BGI berisiko berjalan terpisah-pisah dan sulit dievaluasi. Oleh karena itu, BGI perlu dilengkapi dengan rencana aksi tahunan yang dapat dipantau secara berkala. Monitoring dan evaluasi menjadi kunci untuk melihat apakah intervensi yang dilakukan benar-benar ebrampak pada pengurangan banjir, peningkatan kualittas air, penambahan ruang terbuka hijau, atau penguatan partisipasi masyarakat.
Implementasi BGI juga perlu membaca skala. Di tingkat kota, BGI dapat diarahkan melalui kebijakan, RKPD, regulasi ruang, dan program lintas dinas. Di tingkat kawasan, BGI dapat dikembangkan melalui revitalisasi ruang terbuka, koridor hijau, kolam retensi, wetland, atau penguatan tepi sungai. Sementara itu, di tingkat permukiman dan rumah tangga, BGI dapat hadir melalui biopori, urban farming, pengelolaan limpasan air hujan, pengolahan sampah menjadi kompos, serta pemanfaatan ruang privat sebagai bagian dari sistem ekologis kota.
Dengan demikian, peta jalan BGI untuk Bandung perlu disusun sebagai dokumen yang tidak hanya teknis, tetapi juga kolaboratif dan adaptif. Dokumen ini perlu menjelaskan apa yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan dilaksanakan, bagaimana pembiayaannya, dan bagaimana dampaknya diukur.
Implementasi BGI memerlukan kolaborasi nyata antara pemerintah, akademisi, asosiasi profesi, komunitas, dan sektor bisnis. Pemerintah dibutuhkan untuk memberi arah kebijakan dan koordinasi. Akademisi membantu menyediakan pengetahuan, pemetaan, dan evaluasi. Asosiasi profesi dapat mengawal kualitas perencanaan dan advokasi. Komunitas dan masyarakat menjaga keberlanjutan praktik di lapangan. Sementara itu, pengembang dan sektor bisnis perlu dilibatkan agar pembangunan kawasan tidak hanya mengejar nilai ekonomi, tetapi juga mengembalikan manfaat ekologis dan sosial bagi kota.
Studi kasus SWK Gedebage, Lebak Siliwangi, dan Taman Lansia memperlihatkan bahwa setiap kawasan membutuhkan pendekatan berbeda. Gedebage mewakili kawasan pengembangan yang memerlukan integrasi BGI sejak tahap perencanaan. Lebak Siliwangi menunjukkan pentingnya menjaga kawasan hijau eksisting dan memperkuat fungsi ekologisnya. Taman Lansia menggambarkan potensi ruang publik kota sebagai titik temu antara fungsi sosial, kesehatan, kenyamanan, dan ekologi.
Dengan pendekatan tersebut, BGI tidak hanya hadir sebagai proyek fisik, tetapi sebagai strategi bersama untuk menata hubungan kota dengan air, tanah, vegetasi, ruang publik, dan warga. Karena itu, keberhasilan peta jalan BGI Bandung akan sangat bergantung pada kemampuan berbagai pihak untuk membangun komitmen, berbagi peran, dan menjaga kesinambungan aksi dari skala kota hingga rumah tangga.
